PENDIDIKAN INDONESIA YANG MEMPRIHATINKAN

Era pasar bebas ditandai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi terhadap tenaga kerja yang berkualitas. Dan untuk rnendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada disuatu Negara. Artinya jika suatu Negara memiliki sistem pendidikan yang baik maka sistem itu akan mampu melahirkan tenaga kerja yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, jika sistern pendidikan disuatu Negara jelek, maka ia tidak mampu melahirkan tenaga kerja yang berkualitas.

Dan berbicara masalah sistem pendidikan maka tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang institusi-institusi yang terkait dengan pendidikan itu sendiri, seperti tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, anak didik., masyarakat lingkungan serta pemerintah yang jelas sangat diperlukan peranannya. Dari sekian banyak subsistem yang memberikan konstribusi terhadap kualitas proses dan output pendidikan, subsistem tenaga kependidikan telah memainkan peran yang esensial. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hasilnya dari upah pendidikan selalu bermuara pada faktor guru (pendidik) hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam pendidikan.

Berbagai pendapat menyatakan bahwa masalah mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari daya saing SDM Indonesia yang masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di lihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki angkatan tenaga Indonesia masih rendah. Menurut data yang dipublikasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) yang memuat angka indeks kualitas SDM (Human Development Indeks - HDI) Tahun 2005 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi 110 dari 177 negara di dunia yang di survey. Keadaan tersebut jauh berada di bawah negara-negara tetangga seperti Australia yang berada di urutan ke-3, Singapura ke-25, Korea ke-28, Brunei Darussalam ke-33, Malaysia ke-61, Thailand ke-73, Filipina ke-84, dan China ke-85 sedangkan Timor Leste yang dulu merupakan bagian dari Indonesia meupakan urutan ke-140.

Banyak siswa tidak lulus Ujian Nasional (UN), hasil Ujian Nasional tahun 2005 tingkat SMA di Propinsi Nusa Tenggara Timur 55,91 % tidak lulus dan merupakan angka tertinggi tahun 2005 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusul oleh Propinsi Papua 55, 02 %, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat siswa tidak lulus SMA sederajat 7,53 %, demikian juga Propinsi Sulawesi Utara 7,39 % tidak lulus. Demikian pula di Yogyakarta 13 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas memiliki angka kelulusan 0 %, dan di Semarang 4 sekolah yang semua siswanya tidak lulus, Martinis Yamin (mengutip dari majalah Tempo Edisi 11-17 Juli 2005; 25). Prosentase kelulusan disetiap Propinsi tidak merata. Contohnya. keberhasilan UAN Propinsi Jambi menempati urutan ke-20 dari 33 Propinsi di Indonesia. Jika. dilihat secara keseluruhan hasil UAN untuk SMP, Bengkulu memegang rekor tertinggi 34,97 %, disusul Nanggroe Aceh Darussalam 33,68 %. Bandingkan dengan Propinsi DKI Jakarta yang memiliki angka kelulusan 3,83%.

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut merupakan dampak dari rendahnya tenaga kependidikan di Indonesia. Prosesntase guru menurut kelayakan mengajar pada tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut: Untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07 % (Negeri) dan 28,94% (Swasta). Untuk SMP 54,12 % (Negeri) dan 60,99 % (Swasta). Untak SMA yang layak mengajar 55,29 % (Negeri) dan 64,73 % (Swasta).

Keadaan yang lebih memprihatinkan dialami oleh sebagian Madrasah. Menurut hasil penelitian di Jakarta Tahun 2001, separuh dari guru Madrasah di Jakarta tidak berkualitas. Hal ini ditandai dengan banyaknya guru dan tenaga pendidikan yang “Salah kamar” (Mismatch) dan “kualitas keilmuan yang tidak memadai” (unqualified atau underqualified). Hanya sekitar 20 % dari total guru Madrasah yang layak (qualified); selebihnya 20 % mismatch; dan 60 % belum atau tidak layak (underqualified atau unqualified).

Sehubungan dengan fakta-fakta tentang keadaan penelitian di Indonesia di atas, maka Harwina Bahar dalam bukunya “Diktat Pemikiran Pendidikan Islam” mengutip pendapat Syaukani tentang hal-hal yang belum diperhatikan oleh pernerintah dalam meningkatkan pendidikan adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek-aspek pemerataan pendidikan, dalam hal ini pemerintah diharapkan menjamin pemerataan dan kesempatan bagi seluruh anak dan sernua lapisan masyarakat untuk mendapat kesempatan belajar dan mengenyam pendidikan.

2. Mengagendakan anggaran pendidikan ke depan.

3. Segitiga kemitraan antara pemerintah, pendidikan dan dunia bisnis.

4. Kesemestaan paradigma pendidikan link and match.

Wallahu a’lam By: Ircham J. Nizel